MANOKWARI – Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Manokwari diingatkan untuk tidak berpuas diri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Peringatan tersebut disampaikan usai penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 di Manokwari, Senin (29/6/2026).
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengatakan seluruh rekomendasi BPK wajib diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah daerah langsung menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“BPK sudah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Manokwari agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Untuk itu dibutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah agar semuanya dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Mugiyono, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi akhir dari proses perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Kita bersyukur kepada Tuhan atas capaian ini dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja maksimal, serta kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap LKPD Kabupaten Manokwari,” ujarnya.
Mugiyono mengakui mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi tantangan yang lebih besar. Karena itu, sinergi antara Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta seluruh OPD akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga menargetkan peningkatan capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Saat ini tingkat penyelesaian TLHP baru mencapai 69,9 persen, dan ditargetkan meningkat menjadi 80 persen dalam waktu dekat.
“Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sebelum batas waktu 60 hari. Target kami bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” tegas Mugiyono.
Pemerintah Kabupaten Manokwari optimistis seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.(Ct11)
