MANOKWARI – Program pendidikan gratis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki sasaran berbeda. Perbedaan cakupan tersebut menjadi kunci agar kedua program tidak saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menjelaskan bahwa program pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), dengan prioritas pada peserta didik baru di sejumlah jenjang pendidikan.
Menurut Mugiyono, pemerintah kabupaten memfokuskan pembiayaan bagi siswa baru pada jenjang kelas nol kecil atau kelompok bermain, kelas I sekolah dasar (SD), kelas VII sekolah menengah pertama (SMP), dan kelas X sekolah menengah atas (SMA).
“Kalau Manokwari, sesuai Perda, yang kita tanggung itu kelas nol kecil, kelas I SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA. Artinya, yang dicover hanya siswa baru,” jelas Mugiyono, Senin (12/10/2026).
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menjalankan program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan sekolah menengah kejuruan (SMK), termasuk pada sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan pemerintah kabupaten.
Mugiyono menegaskan, pembagian kewenangan dan sasaran program tersebut membuat kedua kebijakan berpeluang berjalan berdampingan tanpa tumpang tindih anggaran maupun penerima manfaat.
“Kalau dari provinsi, ada sekolah-sekolah khusus yang tidak tercover oleh kabupaten. Itu langsung ditangani pemerintah provinsi. Jadi, kemungkinan besar tidak akan tumpang tindih,” ujarnya.
Perbedaan cakupan ini menjadi penting untuk memastikan program pendidikan gratis tidak sekadar menjadi kebijakan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan orang tua.
Di tengah tuntutan pemerataan akses pendidikan, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi faktor penentu agar dukungan pembiayaan dapat menjangkau sasaran secara tepat, mengurangi beban keluarga, serta mencegah kekosongan layanan pada kelompok peserta didik yang belum terakomodasi.
Dengan pembagian peran yang jelas, kedua pemerintah diharapkan mampu memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat di Manokwari dan Papua Barat.(Ct11)
