JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari di dampingi Kepala Dinas Kesehatan, bertemu Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Ada tiga usulan yang di sampaikan Bupati Manokwari Hermus Indou kepada Menteri Kesehatan, diantaranya pembangunan RSUD Manokwari, Puskesmas dan Laboratorium.
Usulan yang disampaikan Bupati itu memiliki alasan yang kuat yakni untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, representatif, dan sesuai standar nasional. Selain itu, memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara terintegrasi dari tingkat dasar hingga rujukan.
Alasan lainnya guna mendukung implementasi kebijakan nasional, khususnya transformasi sistem kesehatan dan penguatan pelayanan primer sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di distrik yang belum memiliki fasilitas Puskesmas.
Bupati mengatakan, semua usulan disertai alasan itu sudah melalui analisis dan identifikasi kasus yang terstruktur, dengan mempertimbangkan kondisi geografis di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
“Kondisi bangunan RSUD yang mengalami kerusakan berat dan belum tersedianya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 sebagai laboratorium rujukan daerah. Ini memperkuat urgensi revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana kesehatan secara menyeluruh. Keterbatasan fasilitas tersebut berimplikasi pada keterbatasan kapasitas pelayanan rujukan, keterlambatan diagnosis, serta belum optimalnya penanganan kasus prioritas daerah, ” Beber Bupati Hermus Indou.
Menanggapinya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, langsung memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah kabupaten Manokwari. Budi menjelaskan, pemda Manokwari segera mengajukan pembangunan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Sementara untuk usulan Rumah Sakit dan permintaan renovasi bertahap bisa di berikan tahun 2027 dengan catatan tata kelola Rumah Sakit harus di perbaiki dan untuk tata kelola akan di dampingi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan usulan-usulan lainnya akan dilakukan koordinasi antara Pemda dan di follow up secara berkala ke Kementerian Kesehatan.
“Untuk permintaan pembangunan puskesmas dapat diajukan melalu DAK Fisik, untuk banyaknya puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan, namun pembangunan harus mempertimbangkan biaya operasional, untuk itu bisa juga ditingkatkan rasio 1:20.000 ( 1 puskesmas untuk 20.000 penduduk), ” ujar Budi. (rls/Ct-11)
