MANOKWARI – Peresmian Hunian Sementara (Huntara) Borobudur di Manokwari nyaris tidak dapat dilaksanakan. Pemilik hak ulayat memalang lokasi Huntara tersebut, dengan tuntutan ganti rugi.
Mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Manokwari segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Karena dari awal pembangunan, mereka menilai tidak ada respon baik dari pemerintah, soal pembayaran ganti rugi tanah tersebut.
“Mulai bangun, kami sudah palang sampai sudah peresmian ini juga tidak direspon. Sehingga kami palang hari ini,” ungkap salah satu keluarga pemilik hak ulayat, Jumat (10/4/2026).
Menanggapinya, Bupati Hermus yang di dampingi Wakil Bupati H.Mugiyono dan pimpinan organisasi perangkat daerah, melakukan pendekatan secara kekeluargaan.
Bupati Hermus mengatakan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap permasalahan ini. Masyarakat pemilik gak ulayat diminta untuk berunding, kemudian menyurati ke pemerintah daerah, agar permasalahan ini dapat di selesaikan.
“Segera masukan surat, biar kita bisa proses. Ini hanya sekedar agar aktivitas berjalan lancar. Selanjutnya kami akan bicarakan dengan semua yang berhak di atas tanah ini, utamanya disertai dengan bukti kepemilikan yang sah,” terang Hermus Indou.
Usai memberi penjelasan, pemilik gak ulayat sepakat membuka palang tersebut. Proses peresmian Huntara Borobudur berjalan lancar. (Ct11)
