MANOKWARI — Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat ongkos transportasi masih menjadi beban utama tekanan harga di Papua Barat. Kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan solar membuat inflasi tahunan provinsi itu mencapai 5,27 persen, meski pada Agustus 2026 Papua Barat justru mengalami deflasi 1,19 persen secara bulanan, Selasa (1/9/2026).
Kelompok Transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi secara year-on-year (y-on-y) dengan andil mencapai 2,25 persen.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi Papua Barat tidak hanya bersumber dari harga kebutuhan sehari-hari. Biaya untuk berpindah, mengangkut barang, dan mendistribusikan kebutuhan masyarakat ikut mendorong kenaikan harga.
Kenaikan harga angkutan udara menjadi salah satu faktor utama. Di wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap konektivitas udara, kenaikan ongkos penerbangan dapat meningkatkan biaya mobilitas masyarakat sekaligus menambah beban distribusi barang antardaerah.
Tekanan juga datang dari bensin dan solar. Ketika biaya bahan bakar meningkat, ongkos operasional kendaraan dan distribusi ikut terdorong. Efeknya dapat merembet ke harga barang yang harus dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain.
Dengan kondisi geografis Papua Barat yang memiliki jarak antardaerah cukup jauh dan konektivitas yang menantang, biaya transportasi menjadi faktor penting dalam pembentukan harga.
Pada Agustus 2026, Papua Barat sebenarnya mencatat deflasi bulanan sebesar 1,19 persen.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penahan utama inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,97 persen. Penurunan harga ikan tuna, tomat, dan cabai rawit menjadi penyumbang utama deflasi kelompok tersebut.
Namun, penurunan harga pangan dalam satu bulan belum mampu menghapus tekanan harga yang terakumulasi sepanjang tahun.
Inflasi tahunan tetap berada di level 5,27 persen, dengan kelompok Transportasi menjadi penyumbang terbesar.
Artinya, harga pangan memang turun, tetapi ongkos mobilitas dan energi masih mahal. Kondisi inilah yang membuat tekanan inflasi Papua Barat tetap tinggi ketika dihitung secara tahunan.
Persoalan transportasi di Papua Barat tidak berhenti pada harga tiket atau biaya bahan bakar.
Kenaikan ongkos angkutan dapat meningkatkan biaya distribusi dan logistik. Barang yang harus didatangkan dari luar daerah membutuhkan biaya pengiriman, sementara pelaku usaha juga menghadapi kenaikan biaya operasional.
Pada akhirnya, tambahan biaya tersebut berpotensi dibebankan kembali ke harga jual.
Rantai sederhananya adalah ongkos angkutan naik, biaya distribusi meningkat, lalu harga barang dan jasa ikut tertekan.
Karena itu, stabilitas transportasi menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi di Papua Barat. Menekan inflasi tidak cukup hanya dengan menjaga pasokan pangan, tetapi juga memastikan konektivitas dan biaya distribusi tetap terkendali.
Sementara Papua Barat mengalami tekanan terbesar dari sektor transportasi, Papua Barat Daya memiliki pola berbeda.
Papua Barat Daya mencatat inflasi 0,10 persen secara bulanan dan 3,50 persen secara tahunan. Penyumbang utamanya adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama komoditas ikan tuna, ikan teri, dan ikan kembung.
Perbedaan ini menegaskan bahwa tantangan inflasi Papua Barat lebih kuat berada pada biaya transportasi dan energi, sedangkan Papua Barat Daya lebih banyak dipengaruhi pergerakan harga pangan.(Ct11)
