MANOKWARI — Mohammad Lakotani menegaskan kesiapannya menghadapi kontestasi pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, meski dirinya saat ini masih memegang sejumlah jabatan organisasi.
Isu rangkap jabatan menjadi salah satu sorotan menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Papua Barat. Lakotani menilai jabatan yang dipercayakan kepadanya bukan ruang untuk mencari keuntungan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan.
“Ini soal kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan. Tidak ada niatan untuk kemudian mencari keuntungan atau kepentingan di sana. Sama sekali tidak ada,” kata Lakotani, Jumat (21/8/2026).
Menurut dia, memegang sejumlah amanah organisasi justru menambah beban tugas dan tanggung jawab. Namun, setiap amanah tersebut tetap harus dijalankan secara profesional.
“Sebetulnya menambah tugas dan tanggung jawab, tetapi harus kita laksanakan karena itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.
Lakotani bahkan mempersilakan pihak yang meragukan kinerjanya untuk memeriksa organisasi yang dipimpinnya. Ia meminta agar penilaian terhadap dirinya didasarkan pada fakta dan rekam jejak, bukan sekadar isu.
“Boleh cek di mana organisasi yang saya pimpin ada yang bermasalah,” tegasnya.
Ia mencontohkan tanggung jawabnya sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat. Setelah mengikuti penutupan Jambore Pramuka, Lakotani mengaku langsung kembali ke Manokwari tanpa meminta biaya perjalanan kepada organisasi yang dipimpinnya.
“Saya baru selesai mengikuti penutupan Jambore Pramuka, setelah itu saya kembali ke Manokwari. Apakah saya meminta Pramuka untuk membiayai perjalanan saya? Tidak,” katanya.
Menurut Lakotani, hal serupa juga dilakukannya saat menjalankan tugas sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat. Ia mengaku pernah menggunakan uang pribadi ketika terjadi kekurangan stok darah.
“Selaku Ketua Palang Merah Papua Barat, sewaktu-waktu ada kekosongan kantong darah, saya mengeluarkan uang pribadi. Saya ada mengambil keuntungan dari situ? Sama sekali tidak. Ini soal tanggung jawab,” ujarnya.
Lakotani menegaskan dirinya tidak alergi terhadap evaluasi maupun tuntutan untuk melepas jabatan tertentu jika memang aturan mengharuskannya. Ia bahkan menyatakan siap mundur dari jabatan organisasi yang diembannya apabila hal tersebut menjadi konsekuensi yang harus dijalankan.
“Kalau ada yang berkenan atau yang mau, sepanjang bertanggung jawab, saya siap mundur,” tegasnya.
Namun, sikap tersebut tidak menyurutkan langkah Lakotani untuk maju dalam bursa Ketua Umum KONI Papua Barat. Ia menyebut pencalonannya didorong oleh keinginannya memperbaiki tata kelola dan pembinaan olahraga di Papua Barat.
Lakotani menilai dirinya memiliki keterikatan langsung dengan dunia olahraga karena juga merupakan bagian dari pimpinan salah satu cabang olahraga.
“Untuk KONI, ini tanggung jawab saya juga. Saya merasa bagian dari cabang olahraga dan sebagai salah satu pimpinan cabang olahraga, saya merasa dinamika pembinaan olahraga ini harus kita perbaiki. Saya tetap akan maju,” katanya.
Pernyataan tersebut mempertegas sikap Lakotani untuk tetap berada dalam kontestasi meski isu rangkap jabatan menjadi salah satu perdebatan menjelang Musorprovlub KONI Papua Barat.
Bagi Lakotani, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menduduki kursi Ketua Umum KONI Papua Barat, melainkan bagaimana kepengurusan ke depan mampu membenahi pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga Papua Barat.(Ct11)
