MANOKWARI — Persaingan menuju kursi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat semakin menghangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub). Mohammad Lakotani kini mengklaim telah mengantongi 23 rekomendasi dukungan dari cabang olahraga (cabor) dan empat rekomendasi KONI kabupaten.
Di tengah menguatnya dukungan tersebut, muncul isu adanya intimidasi terhadap sejumlah pihak yang memiliki hak suara. Lakotani membantah keras tudingan tersebut.
Menurut Lakotani, dinamika dan perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan hal yang wajar selama berlangsung secara proporsional dan tetap mengacu pada aturan organisasi.
“Pertarungan kursi Ketua Umum KONI Papua Barat makin ke sini makin hangat, padahal biasa saja. Ini dinamika dalam proses berorganisasi,” kata Lakotani, Jumat (21/8/2026).
Ia menegaskan, Musorprovlub seharusnya menjadi ruang bagi seluruh cabor untuk menyampaikan aspirasi, menyatukan visi, serta menentukan arah pembinaan olahraga Papua Barat ke depan.
Lakotani menilai fokus utama organisasi bukan semata-mata perebutan kursi ketua umum, melainkan bagaimana KONI mampu meningkatkan prestasi atlet dan membawa nama Papua Barat di berbagai ajang olahraga.
“KONI adalah rumah besar bagi seluruh cabang olahraga. Momentum musyawarah adalah tempat cabang-cabang olahraga berbicara dan menyatukan visi, mau dibawa ke mana organisasi ini,” ujarnya.
Terkait isu intimidasi, Lakotani memastikan dirinya tidak pernah menggunakan jabatan sebagai Wakil Gubernur Papua Barat untuk menekan maupun mengarahkan cabor dalam menentukan pilihan.
“Dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur, saya sama sekali tidak mengintimidasi siapapun atau menekan siapapun,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku sejumlah pengurus cabor yang dihubunginya secara pribadi tidak memberikan dukungan kepadanya. Namun, kondisi tersebut menurutnya merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi.
“Ada beberapa rekan saya di beberapa cabang olahraga yang saya telepon, bahkan mereka tidak memberi dukungan kepada saya. Justru itu wajar-wajar saja, saya pun tidak mempermasalahkan,” katanya.
Lakotani justru berharap muncul lebih banyak kandidat sehingga cabor pemilik hak suara dapat membandingkan kompetensi, kemampuan, serta konsep masing-masing calon.
Menurut dia, proses tersebut penting agar Musorprovlub menghasilkan figur terbaik yang mampu membawa perubahan bagi olahraga Papua Barat.
“Kita ingin masing-masing cabor yang memiliki hak suara berkesempatan menguji kompetensi, kemampuan, dan konsep para calon untuk membangun olahraga di Papua Barat. Supaya kita mendapatkan calon yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja, Melkianus Werinussa, juga membantah adanya intimidasi dalam proses penggalangan dukungan terhadap Lakotani.
Werinussa menegaskan seluruh proses dukungan yang diberikan cabor telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Tidak ada intimidasi. Prinsipnya, apa yang kita laksanakan hari ini sudah sesuai dengan AD/ART,” kata Werinussa.
Ia menyebut cabor yang telah memberikan dukungan kepada Lakotani merupakan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan KONI Papua Barat.
Werinussa menilai kondisi KONI Papua Barat saat ini membutuhkan pembenahan serius. Ia menggambarkan organisasi tersebut seperti “benang kusut” yang membutuhkan perubahan agar kembali fokus pada peningkatan prestasi.
“Sejauh ini KONI Papua Barat ibarat benang kusut. Sehingga perubahan ini yang kita dorong,” ujarnya.
Ia menegaskan, kontestasi Ketua Umum KONI Papua Barat tidak seharusnya ditarik ke ranah politik. Menurutnya, kewenangan menentukan pemimpin KONI berada di tangan cabor dan pemilik hak suara sesuai mekanisme organisasi.
“Pertarungan Ketua Umum KONI Papua Barat bukan urusan politik. Yang punya kuasa dan kewenangan adalah masing-masing cabang olahraga,” tegas Werinussa.
Lakotani mengatakan timnya kini terus melakukan konsolidasi sembari menunggu pelaksanaan Musorprovlub. Ia berharap agenda tersebut segera digelar sehingga kepengurusan baru dapat segera bekerja dan mempersiapkan pembinaan atlet Papua Barat.
Menurutnya, kepastian kepengurusan KONI penting agar pembinaan atlet dari seluruh cabor dapat berjalan lebih terarah, terutama dalam menghadapi berbagai kejuaraan olahraga tingkat nasional maupun regional.
“Dukungan pemerintahan sudah diberikan, sehingga segera digelar. Kita juga punya kesempatan mempersiapkan diri membina atlet-atlet dari seluruh cabang olahraga agar ikut ambil bagian dalam event olahraga nasional maupun regional,” kata Lakotani.
Dengan dukungan 23 cabor dan empat KONI kabupaten yang disebut telah dikantongi, persaingan menuju kursi Ketua Umum KONI Papua Barat dipastikan semakin terbuka. Namun, Lakotani menegaskan kontestasi tersebut harus tetap berada dalam koridor AD/ART dan diarahkan untuk mencari pemimpin yang mampu mengembalikan prestasi olahraga Papua Barat.(Ct11)
