MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026.
Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPRK Manokwari, John Muid, sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus implementasi mekanisme checks and balances untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari.
Dalam penyampaiannya, John Muid mengapresiasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRK, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkolaborasi dalam pembahasan dokumen LKPJ Tahun 2025.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pansus LKPJ DPRK, TAPD, dan seluruh jajaran OPD yang telah bekerja sama secara kritis dalam membahas dokumen LKPJ yang diajukan pemerintah daerah,” kata John, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, rekomendasi DPRK diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelesaian infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh rekomendasi tersebut juga menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
John menekankan bahwa rekomendasi DPRK bukan sekadar kritik terhadap kinerja pemerintah daerah, melainkan rangkaian solusi dan arahan perbaikan yang diharapkan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Adapun sejumlah rekomendasi utama DPRK terhadap LKPJ Tahun 2025 meliputi percepatan revitalisasi sekolah dan optimalisasi sumber pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Di sektor kesehatan, DPRK meminta pemerintah daerah segera memenuhi kebutuhan tenaga medis, mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), meningkatkan fasilitas kesehatan, memperluas digitalisasi layanan kesehatan, serta memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.
Pada sektor infrastruktur, DPRK mendorong percepatan pembangunan jalan, drainase, talud, fasilitas pasar, pengendalian banjir, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Sementara pada bidang ketertiban umum dan sosial, DPRK merekomendasikan penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peningkatan keamanan melalui pembentukan sektor kepolisian (Polsek), serta keberlanjutan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Selain itu, DPRK juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dana kampung, pengembangan ekonomi desa, serta pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sektor pariwisata dan ekonomi daerah, DPRK mendorong penyelesaian persoalan hak atas lahan, pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan mama-mama Papua, pembangunan pasar rakyat, serta optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada aspek pemerintahan umum, DPRK meminta pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan aparatur, memperkuat fungsi Inspektorat, mempercepat pembahasan peraturan daerah prioritas, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan sarana dan prasarana kerja OPD.
John berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian berbagai program pembangunan yang masih belum optimal.
“Fokus utama rekomendasi ini adalah mempercepat penyelesaian pembangunan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari,” tutupnya.(Ct11)
