MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Fakfak berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah tersebut diterima saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/6/2026).
Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyebut capaian WTP ke-11 ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Meski kembali meraih opini WTP, Samaun menegaskan pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini, pada prinsipnya kami akan melihat kembali apa saja temuan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 60 hari,” ujar Samaun.
Ia mengakui persoalan penataan aset daerah masih menjadi salah satu tantangan yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Namun, berbagai langkah pembenahan telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
“Kalau kita lihat selama ini memang aset masih menjadi kendala. Tetapi sejauh ini kami sudah mulai melakukan pembenahan,” katanya.
Untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu, Bupati mengaku telah menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti setiap catatan hasil pemeriksaan.
“Saya sudah menginstruksikan Sekda dan seluruh pimpinan OPD agar apa yang menjadi catatan BPK segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Samaun berharap raihan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama sebelas tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas keuangan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.(Ct11)
